Jakarta – Panthera Jagat News. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, membuat pernyataan mengejutkan saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 April 2025. Ia menyatakan kesiapannya untuk direshuffle dari kabinet jika tak berhasil memenuhi target pembangunan 3 juta rumah, sesuai amanat dari Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden targetkan saya 3 juta, semua pikiran, energi, akses saya, saya berikan itu untuk kejar target itu,” tegas Ara, dikutip Minggu (4/5/2025).
Ara menambahkan bahwa ia telah membagi tanggung jawab tersebut kepada wakil menteri dan direktur jenderal di bawahnya, dan terus melakukan evaluasi secara internal. Namun, ia menegaskan kesiapannya menanggung risiko jabatan jika target tidak tercapai.
“Kalau saya tidak berhasil, ya risiko, Pak. Mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena sebuah korupsi. Gak apa-apa, itu risiko sebagai anak buah. Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang aja Pak, saya siap,” ucapnya mantap.
Dalam rapat tersebut, Ara juga memaparkan berbagai kendala di lapangan, salah satunya terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, meski sudah ada payung hukum berupa SKB Tiga Menteri, namun implementasinya di lapangan masih belum merata. Dari total 509 kabupaten/kota, baru 482 daerah (sekitar 94%) yang membebaskan BPHTB, dan 469 daerah (sekitar 92%) yang menerapkan PBG.
“Memang saya masih banyak muter-muter, karena yang jalanin itu Bupati/Walikota. Tapi faktanya masih ada 5-6 persen yang belum jalan,” jelas Ara.
Ia pun mempertanyakan logika sebagian kepala daerah yang masih mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari MBR.
“Masa sih Kepala Daerah mau nyari PAD dari masyarakat berpenghasilan rendah? Itu pikiran saya, pikiran Mendagri, dan pikiran Menteri PU. Tapi faktanya masih ada kepala daerah yang berharap dari situ.”
Ara memastikan bahwa kementeriannya tidak tinggal diam. Ia menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri rutin mengadakan rapat setiap Senin pagi guna menyosialisasikan kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG ke daerah-daerah.
“Ini perintah Presiden Prabowo: kasih karpet merah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. BPHTB gratis, PBG gratis dan cepat,” tegasnya.
Ia juga membagikan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke beberapa daerah untuk memantau langsung proses perizinan. Hasilnya cukup menggembirakan di beberapa wilayah, seperti:
- Gianyar, Bali: 14 menit
- Badung, Bali: 17 menit
- Subang, Jawa Barat: 16 menit
Namun, ia tak menampik masih ada daerah lain yang pelayanannya lambat dan perlu dibenahi.
“Saya juga maunya cepat, Pak,” tuturnya.
Pernyataan Ara menunjukkan sikap politik yang tegas dan transparan. Ia tidak hanya menargetkan hasil, tetapi juga siap bertanggung jawab jika gagal memenuhi amanat presiden. Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa integritas tetap menjadi garis batasnya.
“Saya tidak mau di-reshuffle karena sebuah korupsi.”
Dengan target ambisius membangun 3 juta rumah, Ara kini berada di persimpangan antara keberhasilan program pro-rakyat dan tantangan birokrasi di daerah. Namun yang jelas, ia menunjukkan sikap: bekerja keras atau siap angkat kaki—tanpa cela korupsi. (Red)
