BANDUNG — Panthera Jagat News. Di tengah upaya efisiensi belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), sorotan publik justru tertuju pada fakta bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan pejabat negara, termasuk anggota DPRD, tidak ikut terdampak pemangkasan.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu (21/5/2025). Menurut Ono, kebijakan anggaran tersebut sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat.
“Sesuai ketentuan dari surat edaran Mendagri dan Instruksi Presiden, gaji dan tunjangan bagi pejabat negara, kepala daerah, ASN, serta anggota DPRD tidak termasuk dalam belanja yang bisa diefisiensikan,” ujar Ono.
Namun, bukan berarti seluruh pos belanja untuk pejabat luput dari penghematan. Satu-satunya yang mengalami pemotongan signifikan adalah anggaran pakaian dinas kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH). Ono menyebutkan, Gubernur Jawa Barat bahkan secara tegas menolak penggunaan pakaian dinas seperti PDH, PDL, dan PSL. Akibatnya, anggaran belanja baju dinas gubernur dapat dihemat hingga sekitar Rp150 juta.
“Gubernur memilih tidak menggunakan pakaian dinas resmi, jadi anggaran untuk itu bisa dikurangi,” jelasnya.
Untuk diketahui, anggaran pakaian dinas bagi kepala daerah dan wakilnya turun dari semula Rp275,5 juta menjadi hanya Rp118 juta. Efisiensi ini, menurut Ono, juga difokuskan pada pos kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti seminar, rapat, atau perjalanan dinas tanpa hasil konkret.
“Efisiensi dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Kalau soal gaji DPRD, rata-rata hanya Rp 3,9 miliar per tahun, sedangkan gubernur bisa mencapai Rp 32 miliar per tahun,” ujarnya membandingkan.
Menariknya, Ono juga mengaku pribadi tidak pernah menjahit kain pakaian dinas yang dibagikan kepada anggota DPRD, karena ia lebih memilih tampil kasual. Meski begitu, ia tetap menerima kain tersebut sebagai bentuk toleransi terhadap preferensi berpakaian kolega sesama anggota dewan.
“Saya lebih nyaman dengan pakaian seperti ini. Tapi kalau saya tolak kainnya, nanti yang lain merasa tidak dihargai. Kan ada yang senang pakai safari,” tambahnya.
Dalam penelusuran terhadap dokumen APBD Jawa Barat 2025, terungkap bahwa belanja DPRD Jabar tetap utuh meski telah lima kali direvisi melalui peraturan gubernur. Pos-pos seperti gaji, tunjangan komunikasi, tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan, hingga uang operasional pimpinan DPRD tidak mengalami pemangkasan sama sekali.
Informasi ini juga dibagikan langsung oleh Ono melalui akun Instagram pribadinya, @ono_surono, sebagai bentuk keterbukaan kepada publik. (Red)
