Jakarta – Seputar Jagat News. Kamis, 21 November 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pada Selasa (19/11/2024), KPK memeriksa Billy Haryanto, seorang pengusaha yang lebih dikenal dengan nama Billy Beras, yang juga merupakan ipar dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Billy diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menyelidiki dugaan pengaturan lelang di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jawa Bagian Barat, yang kemudian dikenal sebagai BTP Kelas 1 Bandung.
Billy Haryanto dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan pengaturan lelang dan aliran uang yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kemenhub, khususnya dalam hal pemberian fee proyek. Dalam kasus ini, KPK mendalami peran Billy dalam struktur pengadaan barang dan jasa yang dituduhkan telah melibatkan pengaturan kontraktor tertentu.
Dalam keterangannya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan bahwa selain Billy Haryanto, KPK juga memanggil beberapa saksi lainnya, termasuk Direktur PT Calista Perkasa Mulia dan pemilik PT Wiirajasa Persada, Sudaryanto. “Saksi-saksi BH dan S sedang didalami oleh penyidik terkait dengan peran mereka dalam pengaturan lelang dan pemberian fee proyek,” ujar Tessa.
Namun, tidak semua saksi yang dipanggil dapat hadir pada pemeriksaan kali ini. Tessa mengungkapkan bahwa Sudaryanto, salah satu saksi yang dijadwalkan, tidak dapat hadir karena alasan sakit. Selain itu, seorang saksi lainnya, yakni Suparna, juga tidak dapat hadir karena berada di luar kota dan meminta penjadwalan ulang untuk minggu depan.
Pemeriksaan terhadap Billy Haryanto dan saksi-saksi lainnya merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang lebih luas terkait dengan dugaan suap dan pengaturan lelang di Kemenhub. Kasus ini mencuat setelah Harno Trimadi, seorang pejabat Kemenhub, memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Juli 2024. Dalam kesaksiannya, Harno menyebutkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diduga sering menitipkan nama-nama kontraktor tertentu untuk mengerjakan berbagai proyek, termasuk proyek jalur kereta api.
Harno menyebutkan beberapa nama yang diduga sebagai kontraktor titipan, di antaranya adalah Billy Haryanto, yang diduga terlibat dalam lelang proyek peningkatan jalur kereta api antara Solo Balapan dan Kadipiro, serta beberapa anggota DPR yang diduga memiliki hubungan dengan Menteri Perhubungan. Di antara nama yang disebutkan, Harno juga menyebutkan Wahyu, yang diduga merupakan adik ipar Presiden Jokowi, yang diduga terlibat dalam proyek lainnya.
Keterlibatan Billy Haryanto dalam proyek pengadaan infrastruktur perkeretaapian, termasuk dalam lelang proyek jalur ganda KA “elevated”, menjadi sorotan dalam kasus ini. KPK sedang menyelidiki dugaan bahwa proses pengadaan tersebut diwarnai dengan pengaturan yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk pejabat di Kemenhub dan kontraktor yang berhubungan dengan mereka.
Penyidikan ini mengungkap adanya potensi praktik suap dan kolusi dalam proses lelang yang diduga merugikan negara dan menghambat prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam konteks ini, KPK berkomitmen untuk mengungkap secara tuntas praktik-praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pihak swasta, demi menjaga integritas sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penyidikan terhadap kasus ini diperkirakan akan terus berlanjut dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat terkait di Kemenhub, kontraktor, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap dan pengaturan lelang. KPK berharap dapat mengungkap seluruh jaringan korupsi yang ada demi menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat. (Red)
