Sumenep — Panthera Jagat News. Polres Sumenep melaksanakan$ pengamanan aksi bisu yang digelar oleh kelompok DEAR Jatim (Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur) pada Selasa, 9 Desember 2025 di depan Mapolres Sumenep. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan moral kepada Polres Sumenep dalam upaya memberantas praktik korupsi di Kabupaten Sumenep.
Aksi bisu yang dilakukan tanpa orasi ini menjadi simbol kritik damai terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat. Massa membawa poster serta pesan-pesan moral yang menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Polres Sumenep menerjunkan personel pengamanan secara terbuka maupun tertutup untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. Pengamanan dipimpin oleh unsur perwira pengendali dengan dukungan personel dari berbagai fungsi.
Salah satu perwakilan DEAR Jatim menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan Polres Sumenep dalam pemberantasan korupsi.
“Kami hadir untuk menyuarakan dukungan kepada Polres Sumenep agar pemberantasan korupsi terus dilakukan secara tegas, profesional, dan transparan. Masyarakat menginginkan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Sumenep Akp Junaidi .,S.Pd menegaskan bahwa Polres Sumenep menghormati setiap aspirasi masyarakat selama disampaikan sesuai aturan.
“Penyampaian pendapat adalah hak warga negara. Tugas kami memastikan kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” ungkapnya.
Selama berlangsungnya aksi, petugas juga melakukan pengaturan arus lalu lintas dan koordinasi dengan koordinator lapangan guna menjaga situasi tetap kondusif. Hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir, situasi kamtibmas terpantau aman dan tidak terjadi gangguan keamanan.
Aksi bisu DEAR Jatim ini menunjukkan adanya perhatian publik terhadap isu pemberantasan korupsi, sekaligus menguatkan sinergitas antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. (MP)
