JAKARTA, Senin, 2 Juni 2025 – Panthera Jagat News. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan resmi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (2/6/2025). Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama strategis antarinstansi, khususnya dalam bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan pengelolaan wilayah perbatasan.
Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, dengan membahas berbagai isu mendesak dan jangka panjang. Salah satu pembahasan utama adalah rencana relokasi lembaga pemasyarakatan (lapas) dari kawasan padat penduduk di tengah kota ke daerah pinggiran atau luar kota.
“Beberapa lapas saat ini berada di tengah-tengah permukiman padat dan sudah tidak layak secara lokasi. Pemindahan ini menjadi langkah strategis,” jelas Tito dalam siaran pers usai pertemuan.
Pemindahan tersebut, lanjutnya, memerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah (pemda), baik dalam penyediaan lahan maupun koordinasi lintas lembaga.
Selain itu, kedua kementerian juga sepakat memperkuat kerja sama di bidang akses dan rekonsiliasi data kependudukan, khususnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Kolaborasi ini akan membantu menjamin keakuratan data identitas warga negara dan paspor, sekaligus meningkatkan pelayanan publik di bidang imigrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri dan Menteri Imipas juga membahas pentingnya dukungan pemda dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenimipas di berbagai daerah. Untuk mempercepat hal ini, akan diterbitkan Surat Edaran (SE) bersama antara Kemendagri dan Imipas yang akan dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah.
“Kami juga akan menggelar rapat virtual melibatkan BPKAD, BPN, dan seluruh Kepala Kanwil Imipas untuk menginventarisasi kebutuhan gedung dan lahan di daerah,” ujar Tito.
Kerja sama juga diperluas hingga pengelolaan kawasan lintas batas negara, yang akan melibatkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri bersama jajaran keimigrasian. Pembahasan mencakup pengembangan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan.
Pertemuan strategis ini menjadi langkah awal sinergi lintas sektor yang lebih kuat antara Kemendagri dan Kemenimipas. Kedua pihak sepakat untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan langkah konkret dan terukur.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Mendagri Ribka Haluk, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, dan sejumlah pejabat tinggi madya serta staf khusus Kemendagri. Dari pihak Kemenimipas, hadir pula Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Sekjen Imipas Asep Kurnia, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Kerja sama yang erat ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keimigrasian, pemasyarakatan, dan wilayah perbatasan yang lebih modern dan terintegrasi ke depan. (Red)
