Jakarta — Panthera Jagat News. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas kinerja cemerlang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar Kamis (8/5/2025) dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Ditjen Bina Keuangan, Tito menegaskan bahwa capaian Jawa Barat dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan bukti nyata prestasi yang tak bisa dipungkiri.
“Kita lihat Jawa Barat bagus, realisasi pendapatan 32 persen. Ini apresiasi saya untuk Pak Gubernur Pak Dedi. Angka ini menunjukkan prestasi, menunjukkan kinerja, tak bisa dibantah,” kata Tito dalam paparan evaluasinya terhadap seluruh provinsi di Indonesia.
Menurut Tito, capaian 32 persen realisasi pendapatan Provinsi Jawa Barat hingga 2 Mei 2025 adalah angka yang sangat tinggi dan membanggakan. Tak hanya itu, dalam hal belanja daerah, Jabar juga mencatat kinerja yang luar biasa dengan angka 21,91 persen, menjadikannya tertinggi secara nasional. Hal ini menandakan uang beredar di masyarakat dan roda ekonomi lokal bergerak aktif.
“Pembelanjaan juga lumayan bagus, tertinggi bahkan. Belanja seluruh provinsi kalah oleh Jabar, 21,91 persen. Artinya uang beredar, tapi masih punya cadangan sebanyak lebih kurang 10–11 persen. Kalau ada bencana dan lain-lain, itu Kang Dedi ada uang,” jelas Tito.
Tito juga menegaskan pentingnya APBD sebagai instrumen utama dalam menggerakkan ekonomi di daerah. Menurutnya, jika belanja pemerintah daerah minim, maka perputaran uang di masyarakat pun lambat, dan sektor swasta menjadi tidak terstimulasi.
“Kalau belanjanya kurang, maka otomatis uang yang beredar di masyarakat juga kurang, dan swasta juga tak bergerak karena tidak dipicu, tidak distimulasi pemerintah,” ujarnya.
Selain Jawa Barat, Tito juga menyebut sejumlah daerah lain yang menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan APBD. Di antaranya adalah:
- Yogyakarta: realisasi belanja 21,73 persen, pendapatan 29,76 persen
- Sumatera Utara, Banten, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) juga berada dalam kategori daerah dengan kinerja baik.
Sementara itu, DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan sebesar 27,41 persen, namun Tito mencatat bahwa realisasi belanja DKI masih tergolong rendah, yakni 18,00 persen. Ia meminta pemerintah provinsi Jakarta untuk lebih mendorong realisasi belanja agar mendekati capaian pendapatannya.
“Kalau belanja itu tanggung jawab kepala dinas. Dicek, kadis mana yang lincah realisasi APBD baik, dan mana yang lemot,” tegas Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Tito memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Sulawesi Barat (Sulbar) yang dinilai mengalami ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan Sulbar hanya 16,51 persen, sementara belanja sudah mencapai 18,84 persen, menimbulkan potensi defisit.
“Sulbar ini bahaya. Untuk menutupi belanja pasti menggunakan dua hal. Satu dengan cara mengambil SiLPA tahun lalu atau mengutang,” kata Tito mengingatkan.
Tito juga menjelaskan cara membaca grafik realisasi APBD. Dalam grafik tersebut:
- Warna biru menunjukkan realisasi pendapatan,
- Grafik batang hijau menunjukkan belanja daerah.
Jika grafik biru jauh dari batang hijau, artinya pendapatan lebih tinggi dari belanja dan uang banyak tersimpan di bank. Jika keduanya berdekatan, maka cadangan dana sedikit tapi aktivitas belanja optimal. Namun jika grafik biru masuk ke dalam batang hijau, itu menandakan defisit yang berbahaya.
Dengan capaian yang disebut “tak bisa dibantah”, Tito Karnavian menegaskan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah menunjukkan kapabilitas luar biasa dalam mengelola anggaran daerah secara strategis dan efisien. Keberhasilan ini menjadi contoh konkret bagaimana kepemimpinan dan tata kelola yang baik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta ketahanan fiskal di tingkat daerah.
Kinerja ini sekaligus menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi yang unggul dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan nasional dalam realisasi APBD 2025. (Red)
