Jakarta — Panthera Jagat News. Upaya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas aksi premanisme di tanah air mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hal ini terungkap dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada Selasa (27/5/2025), yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap langkah tegas aparat penegak hukum tersebut.
Survei dilakukan terhadap 1.286 responden melalui wawancara sambungan telepon dengan metode double sampling. Tingkat margin of error sebesar ±2,8 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 93 persen membuat hasil ini cukup representatif untuk menangkap opini publik nasional.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa dalam survei ini terdapat dua pertanyaan utama yang diajukan kepada responden. Pertanyaan pertama berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap operasi besar yang dilakukan Polri dalam memberantas premanisme.
Hasilnya, sebanyak 50,7 persen responden menyatakan mengetahui adanya operasi pemberantasan premanisme yang dilakukan oleh Polri. Sementara itu, 49,3 persen responden mengaku belum mengetahui atau tidak menyadari adanya operasi tersebut.
Pertanyaan kedua menyentuh pada aspek kepuasan publik terhadap operasi Polri tersebut. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja kepolisian dalam menangani premanisme.
Rinciannya sebagai berikut:
- Sangat Puas: 8,1%
- Cukup Puas: 59,3%
- Kurang Puas: 12,1%
- Tidak Puas Sama Sekali: 2,1%
- Tidak Tahu/Tidak Jawab (TT/TJ): 18,3%
Dengan total tingkat kepuasan mencapai 67,4 persen, Burhanuddin menilai angka ini cukup tinggi dan menggambarkan bahwa publik mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan aparat kepolisian terhadap tindak premanisme yang meresahkan masyarakat.
“Yang puas total mencapai 67 persen, jadi cukup tinggi,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual.
Temuan ini diharapkan menjadi dorongan moral bagi institusi Polri untuk terus meningkatkan efektivitas dan intensitas dalam penegakan hukum, khususnya terhadap kejahatan jalanan dan premanisme, demi terciptanya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. (Red)
