Jakarta – Panthera Jagat News. Setelah serangkaian protes yang terjadi di berbagai daerah, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan kembali mengorganisir demonstrasi besar untuk menolak pengesahan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Aksi ini dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis (27/3), di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Annas Rabbani, mengungkapkan bahwa demonstrasi kali ini akan melibatkan aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi besar. Aksi ini juga dijadwalkan berlangsung bersama seruan lainnya, termasuk tuntutan untuk mencabut UU TNI serta menolak RUU Polri.
“Untuk tuntutan aksi, kami masih membawa narasi Indonesia Gelap, juga cabut UU TNI, dan Tolak RUU Polri,” jelas Annas dalam wawancaranya dengan CNNIndonesia.com, Rabu (26/3).
Annas mengungkapkan bahwa meskipun tidak dapat memperkirakan jumlah peserta secara pasti, ia mengklaim bahwa aksi kali ini diperkirakan akan melibatkan lebih dari 50 organisasi dan aliansi. “Gambarannya, aksi ini akan dihadiri oleh lebih dari 50 organisasi dan aliansi,” tambahnya.
Satu hal yang berbeda dalam demonstrasi kali ini adalah imbauan bagi para peserta untuk tidak mengenakan almamater kampus mereka. Sebagai bagian dari simbol kebersamaan dan kesatuan dengan masyarakat umum, peserta demonstrasi kali ini diminta untuk mengenakan pakaian bebas, sama seperti yang dilakukan pada aksi Indonesia Gelap sebelumnya.
Di sisi lain, pengesahan UU TNI yang terjadi pada Kamis (20/3) lalu di DPR RI telah memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Gelombang demonstrasi yang menolak UU tersebut juga semakin meluas di berbagai daerah, meskipun aksi-aksi tersebut sering kali diwarnai dengan tindakan represif dari aparat keamanan.
Dengan aksi yang semakin meluas ini, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil berusaha menyampaikan penolakan mereka terhadap pengesahan UU TNI yang dinilai memberi kekuasaan lebih besar kepada militer dalam struktur pemerintahan. Tuntutan mereka mencakup penghapusan UU tersebut dan penolakan terhadap RUU Polri yang dinilai juga membawa dampak serupa.
Hari ini, demonstrasi di DPR diperkirakan akan menjadi puncak dari serangkaian protes yang terus menggema di seluruh Indonesia, dengan harapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat luas. (Red)
