Cianjur – Panthera Jagat News. Jumat, 16 Januari 2026. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keberadaan warga belajar (WB) fiktif di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Bangsa dan PKBM Agitsna Maulayya yang berada di Desa Sukagalih, Kabupaten Cianjur.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media Seputarjagat News kepada Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, S.Ag., M.Si., serta Kepala Bidang PAUD, Jajang Sutisna, S.Pd., M.Pd., melalui pesan WhatsApp, belum mendapatkan respons. Sikap bungkam tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, mengingat dugaan WB fiktif berkaitan langsung dengan pengelolaan pendidikan nonformal dan potensi penyalahgunaan anggaran negara.
Berdasarkan hasil investigasi media pada Selasa, 7 Januari 2026, ditemukan data penerimaan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2025 pada dua PKBM yang berlokasi di desa yang sama, hanya berbeda dusun. Kedua PKBM tersebut diketahui dimiliki oleh kakak beradik, dengan total nilai anggaran yang tergolong besar.
PKBM Tunas Bangsa tercatat menerima dana BOP sebesar Rp496.100.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran Paket B dengan jumlah 88 warga belajar serta Paket C sebanyak 188 warga belajar. PKBM ini berada di bawah naungan Yayasan Tunas Bangsa yang diketuai oleh IS, dengan kepala sekolah berinisial CA.
Sementara itu, PKBM Agitsna Maulayya pada tahun 2025 menerima dana BOP sebesar Rp411.200.000. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan Paket B dengan 49 warga belajar dan Paket C sebanyak 184 warga belajar. Kepala sekolah PKBM ini berinisial AY, yang diketahui merupakan adik dari Ketua Yayasan Tunas Bangsa, IS.
Seorang warga Desa Sukagalih berinisial D mengungkapkan kepada awak media bahwa kedua PKBM tersebut memang dimiliki oleh kakak beradik.
“PKBM ini adalah milik kakak beradik, keduanya berdiri karena diduga memiliki kedekatan dengan mantan Bupati Cianjur HN,” ujarnya.
Menurutnya, PKBM tersebut pernah bermasalah pada tahun 2023 dan sempat dilaporkan oleh LSM. Namun hingga kini tidak ada tindak lanjut yang jelas. Permasalahan tersebut berkaitan dengan jumlah siswa Paket B dan Paket C yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran pada tahun 2022 dilakukan di ruang sekolah formal milik Yayasan Tunas Bangsa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PKBM Tunas Bangsa belum memberikan klarifikasi. Kepala sekolah berinisial CA, saat dihubungi melalui telepon seluler, sempat mengangkat panggilan. Namun setelah mengetahui penelepon adalah awak media, yang bersangkutan langsung mematikan ponselnya. Upaya menghubungi kembali juga tidak mendapat respons meski ponsel dalam kondisi aktif.
Hal serupa juga terjadi pada PKBM Agitsna Maulayya yang hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Masyarakat pun berharap Disdikpora Kabupaten Cianjur segera memberikan penjelasan terbuka, serta melakukan evaluasi dan verifikasi menyeluruh guna menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan nonformal di wilayah Kabupaten Cianjur.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Paguyuban Maung Sagara “Sambodo Ngerti Waspodo” pada Kamis, 15 Januari 2026, yang juga merupakan pemerhati pendidikan, menyayangkan sikap Disdikpora Kabupaten Cianjur yang dinilai tidak responsif.
“Ada apa ini? Mengapa Disdikpora Kabupaten Cianjur tidak memberikan penjelasan,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila kondisi ini terus berlarut tanpa kejelasan, aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian seharusnya segera mengambil langkah penegakan hukum. Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, justru ditemukan dugaan pengelolaan anggaran PKBM yang dinilai tidak jelas.
“Kalau sudah seperti ini, aparat penegak hukum harus turun tangan,” pungkasnya.
(Mp/Hen)
