Kategori: Hukum
DPR BAHAS PEMBATASAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN KORUPSI, PUBLIK CURIGA ADA INTERVENSI MAFIA?
Jakarta – PANTHERAJAGATNEWS. Senin, 24 Maret 2025. Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menjadi sorotan tajam. Salah satu isu yang paling mencolok adalah adanya upaya menghapus kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Dalam draf RKUHAP terbaru, terutama Pasal 6 ayat (1), kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh…
KPK Tahan Dua Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi LPEI, Negara Rugi Rp549 Miliar
Jakarta – PANTHERAJAGATNEWS. Minggu, 23 Maret 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menorehkan langkah tegas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menahan dua tersangka baru dalam kasus korupsi yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kasus ini menyebabkan kerugian keuangan negara yang mencapai Rp549 miliar. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK,…
Kejati Jateng Geledah BUMD PT CSA di Cilacap, Ungkap Dugaan Korupsi Rp 237 Miliar
Semarang – PANTHERAJAGATNEWS. Sabtu, 22 Maret 2025. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menggeledah kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Cilacap Segera Artha (CSA) di Kabupaten Cilacap terkait dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 237 miliar. Penggeledahan dilakukan pada Kamis (20/3/2025) oleh tim penyidik Kejati Jateng sebagai bagian dari proses penyidikan…
KPK Usut Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia: Potensi Kerugian Negara Rp8,3 Triliun
Jakarta – PANTHERAJAGATNEWS. Jum’at, 21 Maret 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengonfirmasi tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait manipulasi laporan keuangan PT Pupuk Indonesia. Dugaan kecurangan ini berpotensi menyebabkan kerugian negara mencapai Rp8,3 triliun. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa laporan terkait perkara ini masih dalam tahap verifikasi dan telaah…
DUA ANGGOTA POLDA SUMUT DIPECAT DAN JADI TERSANGKA PEMERASAN KEPALA SEKOLAH SENILAI RP 4,7 MILIAR
Jakarta – PANTHERAJAGATNEWS. Jum’at, 21 Maret 2025. Dua anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala sekolah terkait penyelidikan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SMA/SMK di Sumatera Utara. Kedua tersangka yang merupakan penyidik di Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, yakni Kompol…
KPK Tegaskan Komitmen Kepala Daerah dalam Pencegahan Korupsi melalui Rapat Koordinasi di Yogyakarta
Yogyakarta – PANTHERAJAGATNEWS. Kamis, 20 Maret 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center, Yogyakarta, pada Rabu (19/3/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mengukuhkan komitmen kepala daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Rapat ini dihadiri oleh kepala…
Anggaran BOS SMPN 1 Kota Depok Diduga Bocor: Kepsek dan Dinas Pendidikan Harus Bertanggung Jawab!
Depok – PANTHERAJAGATNEWS. Kamis, 20 Maret 2025 Dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Kota Depok kini menjadi perhatian publik. Berdasarkan hasil investigasi yang dihimpun oleh tim Seputar Jagat News, pengelolaan dana BOS dari tahun 2022 hingga 2024 diduga tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang dianggarkan dalam ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan…
Komisi III DPR Panggil Jaksa dan Polri Bahas Kasus Investasi Bodong Net89
Jakarta – PANTHERAJAGATNEWS. 17 Maret 2025. Komisi III DPR Republik Indonesia melakukan pemanggilan terhadap pihak Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta perwakilan korban kasus investasi bodong trading robot Net89 dalam rangka audiensi mengenai perkembangan penyelidikan dan penuntasan kasus penipuan serta penggelapan investasi tersebut. Audiensi ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang tindak lanjut kasus…
Tolak Pelemahan Pemberantasan Korupsi Melalui RUU KUHAP: Kejaksaan Agung Harus Diperkuat, Bukan Dilemahkan
Bandung – PANTHERAJAGATNEWS. Senin, 17 Maret 2025. Dalam sebuah pernyataan tegas yang disampaikan pada 13 Maret 2025, Sambodo Ngesti Waspodo, Ketua Umum Paguyuban Maung Sagara, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Menurut Sambodo, langkah ini bisa mengurangi kewenangan Kejaksaan Agung…
Pakar Hukum Peringatkan Potensi Dampak Negatif Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP
Jakarta – PANTHERAJAGATNEWS. Minggu, 16 Maret 2025. R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Institute, mengingatkan akan dampak serius yang dapat timbul dari revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Haidar menilai bahwa revisi tersebut berpotensi merugikan sistem peradilan pidana Indonesia apabila…