Bandung – Panthera Jagat News. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara menyusul pelaporan terhadap dirinya ke Komnas HAM atas kebijakan kontroversial terkait program pendidikan militer yang diterapkan kepada anak-anak dan remaja dengan perilaku khusus atau yang disebut “nakal”. Program ini menuai protes keras dari sejumlah wali murid yang menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan filosofi dunia pendidikan dan berpotensi melanggar hak-hak anak.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Sabtu (10 Mei 2025), Dedi menyampaikan respons panjang terkait polemik yang berkembang. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, termasuk kritik dan pelaporan terhadap kebijakan yang ia ambil.
“Saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan kepada anak-anak dan remaja di Jawa Barat,” tulis Dedi Mulyadi.
Dedi mengakui bahwa keputusan untuk menerapkan pendidikan dengan pendekatan semi-militer merupakan bagian dari usaha mengatasi anak-anak yang memiliki perilaku istimewa. Ia menyebut tantangan ini sebagai risiko dari kepeduliannya terhadap masa depan generasi muda.
Menanggapi kritik dan pelaporan tersebut, Dedi mengajak semua pihak yang keberatan untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia membuka pintu selebar-lebarnya kepada individu maupun lembaga yang memiliki pandangan dan pendekatan lain yang dianggap lebih baik.
“Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Bila Bapak dan Ibu merasa memiliki pola yang lebih baik dalam mendidik anak-anak ini, silakan kami persilakan,” ungkapnya.
Dedi juga menyebut bahwa saat ini banyak anak-anak dengan perilaku khusus yang mengantre untuk mengikuti program pendidikan karakter tersebut di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Karena itu, ia menyilakan pihak-pihak yang kontra untuk ikut terlibat secara langsung, mulai dari rumah, yayasan, lembaga pendidikan, hingga kantor hukum mereka, untuk dijadikan tempat pembinaan dan pendidikan alternatif bagi anak-anak tersebut.
“Agar tugas Pemerintah Provinsi dan para gubernur serta wali kota menjadi lebih ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini dan mendidik mereka dengan pendekatan yang dianggap lebih baik dari kami,” lanjutnya.
Dedi menegaskan bahwa pendekatannya tidak menutup diri terhadap kolaborasi. Ia mempersilakan siapa pun yang memiliki niat baik terhadap anak-anak di Jawa Barat untuk menghubungi Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, maupun pemerintah kabupaten/kota untuk bersinergi dalam pembinaan generasi muda yang membutuhkan perhatian khusus.
“Kami tidak menutup pintu. Kami justru mengundang kolaborasi dari berbagai pihak untuk bersama mencarikan solusi,” tegasnya.
Meski dilaporkan ke Komnas HAM, Dedi tetap memosisikan diri secara terbuka dan responsif terhadap dinamika publik. Ia mengakhiri pernyataannya dengan nada diplomatis namun penuh tantangan:
“Barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku istimewa.”
Sementara itu, laporan ke Komnas HAM oleh perwakilan wali murid dan pengamat pendidikan masih dalam tahap kajian. Mereka menilai bahwa penerapan pendekatan militer dalam pendidikan bisa membawa dampak psikologis negatif dan mengaburkan prinsip pendidikan yang berbasis kasih sayang, dialog, dan partisipasi anak.
Di sisi lain, dukungan juga mengalir kepada Gubernur Dedi Mulyadi dari kalangan tertentu yang menilai pendekatan disiplin bisa menjadi jalan keluar bagi anak-anak dengan latar belakang perilaku sulit jika diterapkan dengan pendekatan yang tetap manusiawi dan memperhatikan hak-hak anak.
Apakah polemik ini akan berujung pada revisi kebijakan atau justru memperluas partisipasi publik dalam pendidikan karakter di Jawa Barat? Jawabannya tampaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut. (Red)
