Batanghari, Jambi – Panthera Jagat News. Kapolda Jambi Irjen Krisno H Siregar memberikan peringatan keras kepada seluruh personel jajarannya agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, terutama dalam praktik yang menyerupai premanisme berseragam. Arahan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda saat melakukan kunjungan kerja ke Polres Batanghari, Sabtu (10/5/2025).
Dalam arahannya, Irjen Krisno, yang merupakan mantan Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol), menyoroti pentingnya meningkatkan profesionalisme, memperkuat penegakan hukum, serta melakukan pembinaan internal secara konsisten di lingkungan kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polres Batanghari.
Kapolda secara khusus menyinggung persoalan ilegal drilling (pengeboran minyak ilegal) yang menjadi salah satu masalah krusial di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa seluruh anggota kepolisian harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi pelaku atau pendukung aktivitas ilegal.
“Saya minta jangan ada yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Saat ini banyak Satgas melakukan penegakan hukum, jangan sampai justru anggota kita ikut terlibat. Jangan jadi preman berseragam,” tegas Irjen Krisno.
Selain ilegal drilling, Kapolda juga menegaskan pentingnya penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba dan berbagai bentuk kegiatan premanisme lainnya. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan oknum anggota dalam aktivitas semacam itu akan mencoreng nama baik institusi Polri di mata masyarakat.
Di luar aspek penegakan hukum, Irjen Krisno juga menyampaikan pesan kemanusiaan kepada para personel. Ia mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga sebagai sumber kekuatan dan moral dalam melaksanakan tugas.
“Sayangi keluarga kalian, karena mereka adalah pendukung utama kalian dalam menjalankan tugas,” ucapnya menyentuh.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Batanghari AKBP Handoyo Yudhy Santoso turut memberikan paparan mengenai kondisi terkini wilayahnya. Handoyo menjelaskan bahwa saat ini wilayah Batanghari tengah menghadapi beberapa tantangan, antara lain konflik lahan yang masih berlangsung, serta kendala operasional seperti kerusakan pada sarana transportasi air (speedboat).
Selain itu, Handoyo menyampaikan kebutuhan akan penambahan personel, terutama untuk menunjang kinerja optimal dalam pengamanan wilayah-wilayah rawan dan mendukung tugas-tugas kepolisian di lapangan. (Red)
